Amsakar Minta Pemerintah Pusat Atasi Polemik Dua Kepemimpinan di Pemerintahan Kota Batam

Pena

IsuPublik.com, Batam – Seusai mengahadiri Rapat Paripurna Bersama Anggota DPRD Kota Batam, Amsakar menyempatkan diri berbincang dengan awak media IsuPublik.com mengenai Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan di Kota Batam, Jumat, (08/09/17)

Amsakar menjelaskan, saat ini Pertumbuhan Ekonomi Batam mengalami penurunan di angka 2,1 %, grafik investasi sangat merisaukan hati, Tanjung Uncang sebelumnya bisa dikatakan sebagai deyut nadi industri di Kota Batam.

“Banyak Perusahaan maju dan berkembang di tahun sebelumnya, namun saat ini denyut industri sudah redup, dari mulai awal tahun 2016 kita sudah  berulang kali melakukan rapat bersama BP Batam, namun sampai hari ini belum nampak hasil yang memuaskan, sangat disayangkan jika investor berpaling ke negara lain,” ujar Amsakar.

Dia juga menyampaikan, saat ini Malaysia dan Vietnam membuka peluang bagi pengusaha untuk berinvestasi, tentunya dengan berbagai kemudahan maupun syarat administrasi yang diberlakukan di sana.

“kita berharap kepada pemerintah pusat menyikapi hal ini, agar hal ini tidak berlarut larut, Pemerintah Kota Batam juga sudah mengambil langkah mencari solusi bersama Dewan Ketahanan Nasional, Ombudsmen, Komisi IV, Komisi II DPR RI,” tambahnya.

Menurut hasil Audit BPK Perwakilan Provinsi Kepri, aset yang dikelola BP Batam seperti Rumah Sakit, Bandara dan Pengelolahan Air Bersih mengalami kerugian. Pendapatan BP Batam diperoleh dari UWTO, di Tahun 2016 BP Batam mendapatkan 800 Milyar, namun angka itu tidaklah cukup untuk membiayai belanja rumah tangga BP Batam. Besaran belanja BP Batam ditahun 2016 mencapai angka 1,2 Triliun, kekurangan  400 Milyar masih di subsidi oleh APBN.

Saat ini Pemerintah Kota Batam yang mendapat anggaran  dari pusat sebesar 2,1 Triliun, dengan jumlah pegawai sebanyak 12 ribu orang, dana tersebut juga digunakan untuk perluasan jalan di beberapa titik di kota Batam.

“Sudah saatnya pemerintah pusat untuk bersikap bijak, dalam memberikan kewenanan baik di Pemerintahan Kota Batam maupun BP Batam, agar tidak adanya tumpang tindih kewenangan,” tutup Amsakar. (Rob)

SHARE