Atas Dugaan Korupsi, Isdianto Dilaporkan Lansung ke KPK

IsuPublik.com, Jakarta – Menindak lanjuti temuan BPK Perwakilan Kepri atas Kekurangan upah pungut pajak NJKB, PKB serta BBNKB wilayah Fasilitas FTZ-CBU dan CKD, yang diduga merugikan negara pada upah pungut Fasilitas FTZ-CBU dan kelebihan upah pungut pada masyarakat wajib pajak pada Fasilitas FTZ-CKD.

Berdasarkan produksi kendaraan bermotor rakitan Indonesia pada tahun 2013, kerugian keuangan dari upah pungut FTZ-CBU mencapai Rp.4.959.226.094,30, kelebihan upah pungut Pajak Kendaraan Bermotor dari masyarakat wajib pajak sebesar Rp.10.816.152.163,13.

DPW LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Kepri, resmi memberikan laporan secara tertulis dengan nomor Surat : 025/SU-PHT/DPW LIRA /XI/2017, disertai bukti-bukti akurat dan konkrit kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan langsung diterima oleh salah satu Penyidik di lingkungan lembaga anti rasuah tersebut pada tanggal 23 November 2017 sekira pukul 14.22 WIB.

Gebernur Lira mengatakan via telpon, dengan laporan tersebut, KPK menyambut dengan baik dan secepatnya akan menindaklanjuti.

Gubernur Lira Kepri Budi Sudarmawan dengan didampingi beberapa Pengurus Lira Kepri menyampaikan bahwa, hasil temuan audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Kepri seperti Tahun 2013 nomor 1.C/LHP/XVIII.TJP/05/2014 tanggal 12 Mei 2014 : Lampiran-lampiran Surat Laporan tersebut antara lain Permendagri nomor 29 Tahun 2014, Permendagri nomor 24 Tahun 2013, Perda Kepri nomor 8 Tahun 2011, Pergub nomor 28.a Tahun 2012, Pergub Kepri nomor 15 Tahun 2013, Pergub Kepri nomor 24 Tahun 2013 dan sample STNK Fasilitas FTZ-CBU (Free Trade Zona – Completely Built Up) dan Fasilitas FTZ-CKD (Free Trade Zona Completely Knock Down) serta lampiran upah pungut PKB dan BBNKB Tahun 2013 Dinas Pendapatan Provinsi Kepri.

“Upah pungut PKB serta BNKB yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Isdianto tidak sesuai dengan mekanisme dan aturan,”katanya.

Dalam hal ini, apabila seluruh masyarakat wajib pajak yang ada di Pulau Batam mempercayakan kepada Lira Kepri untuk meminta kelebihan upah pungut wajib pajak tahun 2013 sebesar Rp.10.816.152.163,13 (sepuluh miliar delapan ratus enam belas juta seratus lima puluh dua ribu seratus enam puluh tiga tiga belas Rupiah)  pada Dinas Pendapatan Provinsi Kepri, maka Lira Kepri bersedia mendampinginya.

“Untuk itu, kami akan segera membuka Posko Pengaduan terkait hal tersebut,” tegasnya,”tegas Budi. (Bondan)

SHARE