Banyak yang Belum Patuh, Pentingnya UMKM Makanan Jalani Protokol Kesehatan

Isupublik.com – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) diharapkan bisa memberi sosialisasi soal protokol kesehatan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), tak terbatas pada restoran.

Frans Teguh Staf Ahli Bidang Pembangunan Keberlanjutan dan Konservasi Kemenparekraf dalam acara webinar Indonesia Cara, Selasa (25/8/2020), mengatakan bahwa Kemenparekraf akan berkoordinasi dengan semua stakeholder yang terlibat untuk proses sosialisasi.

“Kita sebagai kementerian di pusat harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka penyuluhan, pendampingan, sosialisasi, dan juga memastikan kerja edukasi kita tidak sendirian, peran teman-teman pelaku sangat signifikan,” jelas Frans.

“Kalau UMKM ini kita sudah bergandengan dengan teman-teman UMKM, Kementerian Koperasi ya. Jadi pola ini yang kita lakukan secara bertahap dan kolektif,” sambung dia.

Tak itu saja, Frans juga menyebut akan melakukan sosialisasi soal protokol kesehatan pada para pelaku usaha khususnya di daerah-daerah dengan bebagai cara.

Selain menggunakan lini sosial media, Kemenparekraf juga akan melakukan sosialisasi secara langsung jika memungkinkan

“Sekarang ini kita lakukan sosialisasi untuk teman-teman di daerah offline. Tapi kita lihat, kalau daerahnya hijau, bisa bertemu leluasa tapi tetap jaga jarak,” papar Frans.

Butuh waktu untuk edukasi masyarakat

Sosialisasi protokol kesehatan pada UMKM dianggap sangat penting karena selama ini banyak pedagang kaki lima yang berjualan tanpa mengindahkan protokol kesehatan.

Seperti tidak menggunakan masker, tak ada jaga jarak, bahkan tidak menggunakan sarung tangan ketika mempersiapkan makanan dan transaksi keuangan.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan bahwa hal itu terjadi karena sosialisasi soal protokol kesehatan pada pelaku UMKM seperti pedagang kaki lima pasti akan butuh waktu.

Pasalnya, protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Kemenparekraf lewat buku panduan operasional hotel dan restoran salah satunya, merupakan hal yang sangat baru.

Ia memberi contoh soal penggunaan metal detector di bandara untuk mencegah aktivitas terorisme.

Hal itu dahulu sempat mendapat tantangan dari masyarakat, tapi lama kelamaan mereka pun terbiasa karena adanya proses.

“Ini yang dinamakan culture shock (geger budaya) atau penyesuaian di masyarakat. Enggak akan pernah mudah. Butuh waktu dan sosialisasi,” ujar Maulana.

“Kalau dulu di bandara kan tempat rentan teroris. Kalau ini masalah pandemi. Mau tidak mau kita harus lakukan yang masif,” sambung dia.

PHRI saran terapkan sanksi bagi UMKM yang tak patuhi protokol 

Sosialisasi soal protokol kesehatan pada masyarakat dan UMKM pasti tidak akan mudah. Pasalnya, kata Maulana, masyarakat biasanya terbagi menjadi dua.

Ada yang perhatian pada pandemi yang sedang terjadi tapi ada juga yang tidak memikirkan dampaknya.

Salah satu cara yang paling efektif untuk menerapkan protokol kesehatan sambil mengedukasi masyarakat adalah melalui penetapan sanksi.

Selain sanksi yang ditetapkan pemerintah pusat, Maulana juga menyarankan adanya sanksi dan aturan khusus yang dibuat oleh pemda agar penerapannya semakin masif.

“Situasi yang dilakukan pemerintah ini harus diturunkan ke pemda. Saya yakin daerah belomba-lomba untuk menangani ini,” terang Maulana.

Kami dari asosiasi (PHRI) pun siap kok membantu pemerintah daerah bagaimana mensosialisasikan pada para pelaku bahkan pedagang kaki lima sekali pun untuk menjelaskan soal protokol ini. Kita butuh kesabaran,” pungkasnya.

Sumber : KOMPAS.com