Kabel Perusahaan TV Kabel Diputus bright PLN Batam, Rico Kecam Tindakan Sepihak

Isupublik.com, Batam – Aktivisi Sosial Pemerhati Kebijakan Publik, Rico Yuliansyah angkat bicara mengenai permasalahan bright PLN Batam dengan Beberapa Pengusaha TV Kabel di Kota Batam yang belakangan ini mencuat dan membuat heboh kota batam. Bahkan, beredar informasi bahwa Andi Kusuma sebagai Lawyer bright PLN Batam dituduh sebagai dalang semua ini ( Pemutusan Kabel TV Kabel ) yang membuat pengusaha TV Kabel gerah dan merasa dirugikan.

Rico, sapaan akrabnya mengungkapkan, bright PLN Batam tak seharusnya melakukan pemutusan kabel secara langsung dengan secara sepihak, karna selama ini ada MOU antara bright PLN Batam dan beberapa Perusahaan TV Kabel di Kota Batam.

“bright PLN Batam seharusnya melakukan Legal Standing terlebih dahulu sebelum adanya pemutusan MOU yang telah disepekati dengan perusahaan TV Kabel selama ini,” paparnya saat ditemui awak media ini di Sukajadi, Selasa (02/03/2021).

Apalagi, PLN Batam selama ini terbukti jelas telah menerima pembayaran dari pihak atau perusahaan TV kabel sebagai penyewa tiang tiang listrik, cetusnya.

Rico juga menambahkan, Apa yang dilakukan pihak bright PLN Batam secara sepihak sangat merugikan Pengusaha TV Kabel dan juga Masyarakat Kota Batam.

“Pemutusan Kabel tersebut mengakibatkan kerugian terhadap beberapa pengusaha TV Kabel dan juga hilangnya siaran televisi kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga sangat dirugikan,” imbuhnya.

Rico meminta bright PLN Batam untuk tidak melakukan Hal – hal yang merugikan masyarakat, sehingga memancing suasana yang tidak kondusif di Kota Batam.

Selain itu, Rico juga meminta kepada Budi Pangestu yang baru menjabat sebagai Dirut bright PLN Batam sejak Juni 2020 untuk selektif dalam melakukan tindakan.

“Jangan asal asalan memberikan perintah kebawahan sehingga menimbulkan gejolak,” tegasy Ketua Aliansi Batam Menggugat tersebut.

Rico menambahkan, Kebijakan PLN Batam pada 2020 masih menjejak di seluruh masyarakat kota batam. Oleh karena itu, Dia meminta PLN Batam untuk tidak melakukan lagi kebijakan kebijakan yang sangat merugikan masyarakat kota batam kecuali jika memang sudah ada keputusan muthlak dari pihak berwenang untuk menyetop seluruh kegiatan TV Kabel di kota batam.

Statement Andi Kusuma sebagai lawyer bright PLN Batam yang menyatakan kerugian negara sebesar 9 Triliun menjadi bias di tengah masyarakat.

“Jika hal tersebut benar, Andi Kusuma harus segera melaporkan hal ini ke pihak berwenang. Jika tidak, statement Andi Kusuma bisa dianggap sebagai pembohongan publik,” papar Rico.

Sambung Rico, Andi Kusuma ditunjuk sebagai lawyer bright PLN Batam pasti sudah atas persetujuan Dirut bright PLN Batam. Jadi, statementnya juga mewakili statement dari pihak bright PLN Batam.

“bright PLN Batam harus segera menyelesaikan permasalahan ini dan juga secepatnya memutus MOU dengan para pengusaha TV Kabel, jika apa yang disampaikan Andi Kusuma merupakan suatu kebenaran,” tutup Rico. (*)