Komisi III DPRD Natuna Dukung Pemkab Pungut Pajak Makan Minum Perusahaan Offshore

Isupublik.com, – Natuna – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Natuna, Rusdi mendukung upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna untuk memungut potensi pajak makan minum offshore sebesar Rp 45 miliar yang belum terserap.

“Kita pihak legislatif mendukung penuh upaya peningkatan PAD sektor pajak dan retribusi selama semuanya masih berada dalam koridor perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya saat dihubungi.

Rusdi menambahkan upaya peningkatan sektor pajak dan retribusi dibuktikan dengan disahkannya Perda Pajak dan Retribusi Daerah beberapa waktu lalu.

Kabid Penetapan Penagihan dan Retribusi, BP2RD Kabupaten Natuna, Wan Andriko

“Keberadaan perda diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi peningkatan PAD kita yang masih jauh dari besaran pendapatan di APBD tiap tahunnya,” tambah politisi PDI Perjuangan ini.

Selanjutnya Rusdi juga menyampaikan, untuk mewujudkan harapan tersebut pihak Komisi III DPRD Kabupaten Natuna bersama BP2RD pernah melakukan pertemuan dengan pihak SKK Migas dan K3S untuk segera merealisasikan potensi pendapatan tersebut dan segera dimasuk ke kas daerah.

“Upaya merealisasikan itu telah kami lakukan dengan menggelar pertemuan beberapa waktu lalu,” paparnya.

BP2RD Kabupaten Natuna saat rapat dengar pendapat di DPRD Natuna

Sebelumnya Kabid Penetapan Penagihan dan Retribusi, BP2RD Kabupaten Natuna, Wan Andriko menyampaikan, Kabupaten Natuna memiliki potensi pajak makan minum di offshore sebesar Rp 45 miliar yang belum terserap.

“Pajak tersebut berasal dari tiga perusahan migas yang beroperasi di perairan laut Natuna,” ujarnya.

Ia mengatakan, pihaknya sampai saat ini terus melakukan komunikasi dengan ke tiga perusahaan tersebut dan SKK Migas, supaya pajak tersebut segera dapat dipungut.

“Saat ini sedang on progress dengan pihak SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (K3S), nanti setelah ada kesepakatan pertemuan berikutnya akan melibatkan Pemkab Abambas juga,” ungkapnya.

Menurut Wan Andriko pajak tersebut lumayan besar, setiap perusahaan diambil rata-rata biaya makan minum mereka per tahun sebesar Rp 100 miliar bahkan ada yang lebih, maka 10 persen pajaknya adalah hak Kabupaten Natuna.

“Satu perusahaan migas bisa menyumbang pajak makan minum offshore sekitar Rp 10 miliar per tahun ke kas daerah,” tukasnya. (ram)

SHARE