Pansus Angket KPK Sudah Serahkan Surat Permohonan Konsultasi dengan Presiden

Antara Foto Masinton

IsuPublik.com, Jakarta – Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK telah menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Presiden RI Joko Widodo melalui Pimpinan DPR RI. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Pansus Angket KPK dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu di Jakarta, Sabtu (16/9).

“Pansus Angket sudah menyampaikan surat kepada Pimpinan DPR untuk berkirim surat ke Presiden RI agar temuan-temuan Pansus Angket bisa langsung disampaikan oleh DPR RI kepada Presiden,” ujar Masinton.

Masinton mengatakan surat tersebut disampaikannya, Jumat (15/9) kemarin. Ia menambahkan temuan-temuan Pansus Angket selain akan disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi, juga akan disampaikan dalam forum Badan Musyawarah (Bamus) sebelum dibacakan dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPR RI.

Terkait rencana untuk memperpanjang masa kerja Pansus Angket, Masinton mengatakan fraksinya hingga kini belum memutuskan sikapnya. Adapun, masa kerja Pansus Angket KPK akan berakhir pada 28 September 2017 mendatang. Hingga saat ini tidak sedikit anggota dewan yang menilai Pansus Angket KPK tidak perlu di perpanjang masa kerjanya, begitupun juga sebaliknya.

“Belum (ada sikap dari PDIP). Lusa, kami akan sampaikan hasil kerja Pansus Angket berikut temuan-temuan yang ada sebagai laporan kami kepada Pimpinan Fraksi PDIP sebagai bahan untuk partai dan fraksi memberikan pandangan dan penilaian atas kerja Pansus Angket,” ungkapnya.

Namun secara pribadi, ia menilai ada temuan-temuan yang perlu dikonfirmasi dan didalami dari KPK. Dan ada pula laporan masyarakat yang masih akan didalami Pansus Angket KPK, oleh karena itu ia mempertimbangkan untuk memperpanjang masa kerja Pansus Angket KPK.

Tentang laporan apa saja yang akan didalami Pansus Angket KPK, ia enggan memberitahu. Adapun hingga kini, Pimpinan KPK di berbagai kesempatan masih enggan menghadiri rapat pansus angket KPK. “Belum bisa kami sampaikan sekarang karena tim kami sedang melakukan investigasi,” pungkasnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengaku belum menerima surat dari Pansus Angket KPK yang meminta dilakukannya rapat konsultasi dengan Presiden Jokowi. Pihaknya akan segera mengeceknya, Senin (18/9) besok. Fahri mengatakan juga akan menggelar rapat pimpinan untuk membahas surat tersebut. “Kami akan segera rapimkan,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Pansus Angket KPK menyampaikan tujuan Pansus Angket KPK bertemu dengan Presiden Jokowi untuk konsultasi dengan konteks hubungan antar lembaga. Dalam pertemuan tersebut nantinya, Pansus akan menyampaikan hal-hal yang belum diketahui oleh Presiden Jokowi. “Kita berharap dapat mengkomunikasikan hal-hal yang belum sampai ke Presiden,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pertemuan antara DPR dan Presiden Jokowi adalah hal yang lazim. Taufiq menepis dugaan berrtemunya dengan Presiden Jokowi sebagai langkah untuk melobi Pemerintah untuk mengikuti rekomendasi Pansus Angket KPK.

Ia menegaskan, pertemuan tersebut nantinya hanya akan membicarakan soal tugas-tugas Pansus dan apa yang telah dilakukan Pansus. “Kalau lobi menurut saya tidak selalu harus seperti itu. Karena kalau lobi itu kalau memang ada, tidak harus terbuka,” pungkasnya.

Media Indonesia

SHARE