Pekan Depan, DPR Panggil Panglima TNI

Panglima TNI Gatot Nurmantyo

IsuPublik.com, Jakarta – Komisi I DPR RI akan mengundang Pang­lima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam rapat dengar pendapat (RDP) pekan depan. Pada kesempatan itu, pihaknya akan meminta penjelasan secara komprehensif dari Panglima TNI terkait dengan pernyataannya soal impor 5.000 senjata ilegal.

“Pernyataan itu, menurut saya, warning buat kita semua. Saya tidak katakan dia berpolitik atau tidak, saya lihat dari substansi. Seorang panglima tugas dan tanggung jawabnya tidak boleh berpolitik. Dia harus menjalankan tugas dan kepentingannya hanya untuk negara. Pernyataan Pang­lima harus dipertanyakan. Komisi I ingin mendengar dari Panglima TNI supaya jelas,” ujar anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Demokrat Syarief Hasan, saat dihubungi, kemarin (Jumat, 29/9).

Lebih lanjut, kata Syarief, meskipun Menko Polhukam Wiranto sudah menjelaskan soal isu pengadaan senjata dalam konferensi pers, hal itu tidak lantas menyelesaikan persoalan. Terlebih, ada perbedaan informasi mengenai senjata.

Gatot berbicara soal ancaman keamanan lantaran lembaga nonmiliter yang membeli 5.000 pucuk senjata. Sementara itu, Wiranto menyebut senjata yang dibeli hanya 500 pucuk, bukan 5.000 seperti yang sudah disampaikan Panglima TNI.

“Ini belum menyelesaikan persoalan. Apalagi angka 5.000 ke 500 itu kan jauh,” imbuhnya.

Pihaknya tidak ingin ber­spekulasi soal informasi yang lebih diyakininya. Karena itu, menurutnya, penjelasan Pang­lima TNI lewat RDP dengan DPR RI sangat penting. Kalau dari pernyataannya tidak kuat dengan data-data yang ada, ia menilai Panglima TNI telah berpolitik.

“Kalau lihat pernyataannya, itu kan informasinya A1, berarti peringatan. Nanti kita lihat apakah dari penjelas­annya mampu dia pertanggungjawabkan atau tidak. Ha­rusnya data itu disampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi (Presiden) nanti dianalisis apakah data ini valid atau tidak,” tandasnya.

Sudahi polemik
Presiden Joko Widodo sebetulnya sudah memanggil Pang­lima TNI dalam pertemuan tertutup bersama Wiranto di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (27/9). Namun, Wiranto menyatakan pertemuan itu bukan spesial membicarakan polemik senjata, melainkan hanya pertemuan rutin biasa.

“Intinya pertemuan itu membahas supaya kondisi negeri ini tetap aman, damai, tenteram. Bagaimana supaya kita jangan sampai menyampaikan satu pendapat yang justru tidak menenteramkan masyarakat,” ujar Wiranto seusai acara Coffee Morning dengan pimpinan BEM se-Jabodetabek, di Kantor Menko Polhukam, Jakarta, Jumat (29/9).

Ketua Pusat Studi Keamanan dan Politik Universitas Padja­djaran Muradi menilai sikap pemerintah itu mengindikasikan Presiden ingin menyudahi polemik ini. Langkah itu pun dinilainya sangat bijaksana guna menetralkan polemik yang terjadi.

“Dengan pertemuan itu, Presiden pasti sudah punya kesimpulan tentang apa yang selama ini terjadi,” ujarnya ketika dihubungi, Jumat (29/9).

Menurutnya, ada empat alasan yang menjadi dasar Presiden memanggil Gatot. Pertama, Presiden ingin mengklarifikasi langsung perihal perdebatan pembelian senjata apakah benar 5.000 pucuk atau justru 500 pucuk.

“Kedua, pertemuan itu sekaligus menjelaskan dan membuktikan kontrol Presiden sebagai panglima tertinggi TNI itu efektif,” katanya.

Ketiga, pertemuan itu juga mengindikasikan langkah politik. Terakhir, menegaskan tidak ada lagi perdebatan antara Panglima TNI dan menko polhukam dan menhan. (Gol/P-5)

Media Indonesia

SHARE