Pencairan DJPL PT Syahnur Rp5,3 M Langgar Permen ESDM, LSM Getuk Teruskan Laporan ke Polda Kepri

Ketua LSM Getuk Kepri Jusri Sabri dan Sekretaris Tengku Azhar saat mengecek laporan dokumen PT Syahnur disaksikan Kasi Teknik Lingkungan Dinas ESDM Kepri, Reza Muzzamil J dan Inspektur Tambang Zaituni Amin di kantor ESDM Kepri, Selasa (16/1). (REZA)

Isupublik.com, Tanjungpinang – Pencairan Dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan (DJPL) atau dana reklamasi pasca tambang PT Syahnur melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Tanjungpinang dengan total sekitar Rp5,3 miliar mendapat sorotan.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menduga bahwa pencairan dana jaminan reklamasi tersebut telah melanggar Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terutama dalam penempatan dana tersebut.

Juga diperkuat dengan beredarnya surat yang diduga berasal dari Dinas ESDM Provinsi Kepri yang menyurati soal penempatan DJPL PT Syahnur beberapa tahun lalu. Surat dilayangkan dengan perihal penyerahan bukti penempatan dan jaminan pasca tambang (DJPL).

Ketua LSM Getuk Provinsi Kepri Jusri Sabri menyebutkan bahwa, pencairan DJPL pasca tambang yang diduga melanggar Permen ESDM nomor 1827 K/MEM/2018 tersebut sebelumnya menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan nomor 80.C/LHP/XIII. TJP/05/2020 tertanggal 28 Mei 2020.

Dalam laporan akhir surat menyebutkan, bahwa laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK melalui Dinas ESDM Provinsi Kepri meminta kepada PT Syahnur agar mengalihkan seluruh penempatan dana jaminan (berikut bunga) kepada salah satu bank pemerintah yang terdiri dari BNI/BRI/BTN dan Bank Mandiri.

“Penempatan dana jaminan pasca tambang dengan bentuk penempatan deposito berjangka atas nama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Kepri qq PT Syahnur. Dan menyerahkan bukti penempatan dana jaminan (Bilyet Deposito) kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau,” jelasnya saat diundang oleh pihak ESDM Provinsi Kepri saat melakukan klarifikasi terkait dengan pencairan dana reklamasi tersebut di kantor ESDM Kepri, Dompak, Selasa (16/2).

Dalam kesempatan itu Jusri bersama tim yang diundang menanyakan kepada pihak ESDM yang dihadiri oleh Kepala Dinas ESDM Kepri menanyakan proses dan mekanisme pencairan DJPL tersebut, termasuk permohonan pencairan, laporan pelaksanaan reklamasi/kegiatan penutupan tambang, surat tugas tim analisa laporan, hasil analisa laporan, berita acara persetujuan, rekomendasi, dokumentasi pelaksanaan reklamasi/kegiatan penutupan tambang, koordinat ijin usaha pertambangan (IUP) PT Syahnur, poto dokumentasi hasil pemeriksaan, IUP PT Syahnur dan surat dari badan yang mengelola kawasan free trade zone (FTZ).

Dalam hal ini, Getuk kata Jusri telah berkoordinasi dengan Subdit Tipikor Polda Kepri untuk meneruskan laporan dugaan korupsi pencairan DJPL tersebut.

“Setelah kita telaah dan lihat dari dokumen maupun berkas yang ditunjukkan oleh pihak Dinas ESDM Kepri, mulai dari laporan konsultan, laporan Inspektur Tambang sampai dengan pencairan DJPL tersebut, masih terdapat ada hal yang diduga telah merugikan negara dan juga diduga ada rekayasa. Sehingga dengan demikian, kasus ini tetap akan kami laporkan ke Polda Kepri,” tegas Jusri.

Yang paling pokok lanjutnya, pencairan ini telah melanggar Permen ESDM terkait dengan penempatan DJPL tersebut yang disinyalir merugikan negara, karena PT Syahnur tidak melakukan pemulihan lingkungan sesuai dengan pencairan dana yang diberikan.

“Dari dua IUP yang dimiliki PT Syahnur, dimana masing-masing lahannya seluas 99 hektar (Ha) dan 74,8 Ha sudah dicairkan 100 persen dan 80 persen dengan total sekitar Rp5,3 miliar tanpa ada kegiatan pemulihan lingkungan dengan alasan masuk wilayah FTZ,” jelasnya.

Lebih lanjut Jusri mengemukakan bahwa para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kini diwajibkan untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang hingga sukses 100 persen. Jika tidak, ada sanksi pidana dan denda yang akan mendera mereka.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 3 tahun 2020 pada tanggal 10 Juni 2020 lalu, dimana pengelolaan sektor pertambangan mineral dan batubara memasuki era baru. Penerbitan UU tentang perubahan UU No 4/2009 tentang Pertambangan Minerba ini memberikan pengaturan yang efektif dan komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan pertambangan minerba saat ini dan ke depannya.

Menurutnya, salah satu poin penting dalam aturan ini yang disempurnakan adalah terkait reklamasi dan pascatambang. Berdasarkan UU No.4/2009 pasal 100 disebutkan bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang. Kemudian jika, pemegang IUP dan IUPK tidak melaksanakan reklamasi sesuai dengan rencana yang telah disetujui, maka menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan tersebut.

Aturan itu telah disempurnakan dalam UU No.3/2020. Para pemegang IUP dan IUPK yang izin usahanya dicabut atau berakhir namun tidak melaksanakan reklamasi/pascatambang atau tidak menempatkan dana jaminan reklamasi/pascatambang dapat dipidana paling lama lima tahun penjara dan denda paling banyak Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).

“Selain sanksi pidana, pemegang IUP dan IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang yang menjadi kewajibannya,” katanya.

Dengan demikian katanya, pemerintah pun dapat memberikan sanksi pidana khusus bagi para penambang yang tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang.

“Dengan aturan baru ini, kami berharap tidak ada lagi lubang-lubang bekas tambang yang terbengkalai. Dengan begitu, pencemaran lingkungan bisa dihindarkan karena ini juga menjadi salah satu tujuan penerbitan UU No.3/2020, yaitu pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik,” pungkasnya.

Dengan demikian, PT Syahnur tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan UU nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan UU nomor 4 tahun 2009 menyangkut minerba.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Kepri Hendri Kurniadi melalui Kepala Seksi (Kasi) Teknik Lingkungan Dinas ESDM Kepri, Reza Muzzamil J mengatakan bahwa pengembalian dana tersebut sudah sesuai dengan telaah yang dilakukan oleh Dinas ESDM dan Inspektur Tambang pusat.

Sejatinya kata dia, dana jaminan reklamasi ini merupakan dana dari perusahaan yang dititipkan berupa dana jaminan. Dijelaskan, ada dua lokasi dan dua IUP di Tanjung Mocho, Tanjungpinang yang dimiliki oleh perusahaan dalam pencairan DJPL tersebut dengan kuasa Direksi Budi Susanto dan Syahjoni.

Terkait dengan munculnya LHP dari BPK dijelaskan bahwa ketika PT Syahnur bermohon ke Pemerintah Provinsi pada bulan Maret tahun 2020 lalu dimana saat bersamaan dilakukan pemeriksaan BPK sehingga muncul LHP bukti penempatan dana jaminan tersebut.

Setelah surat per tanggal 9 Juli berubah ke atas nama Gubernur , ketika itu juga ada proses penilaian dan pelepasan dana jaminan. Jadi, dari total Rp5,3 miliar pengembalian DJPL tersebut terdapat sisa sekitar Rp300 juta lebih yang dipindahkan ke bank pemerintah.

“PT Syahnur ijinnya berakhir tahun 2011 lalu dan versi mereka bahwa di tahap pasca tambang diambil alih oleh kawasan FTZ dimana luas wilayah FTZ 1300 Ha tertata pematangan lahannya dengan IUP 99 Ha dan 74,8 Ha. Kemudian, lahan yang belum tertata rapi belum bisa dicairkan,” jelasnya.

Senada dengan hal itu, Inspektur Tambang Zaituni Amin mengatakan bahwa kriteria keberhasilan dari pasca tambang yang dilaksanakan harus sesuai dengan aturan. Seperti jalan tambang yang sudah tertata atau belum, tempat pencucian dan lain sebagainya.

“Dalam melakukan penilaian pasca tambang ini untuk mnendapatkan DJPL tersebut, kita sudah mengecek di lapangan sesuai dengan kriteria maupun petunjuk aturannya. Karena kitta punya panduan teknis dan standar yang nantinya dirumuskan dengan di score dari laporan yang diberikan untuk mendapatkan penilaian tersebut apakah berhasil 100 persen atau belum,” ungkapnya.

Seperti kata dia, di lahan pasca tambang PT Syahnur dengan luas sekitar 99 Ha sudah berhasil mendapat penilaian 100 persen, sedangkan di lahan 74,8 Ha belum berhasil sampai 100 persen sehingga masih ada terdapat sisa dana Rp300 juta lebih saja. (eza)