Polemik Wagub Terpilih, Gubernur Kepri Surati Presiden

IsuPublik.com, Batam – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun Surati President RI melalui Mendagri di jakarta, terkait penolakan dari berbagai element dan masyarakat terhadap penetapan Wagub terpilih calon tunggal dalam pleno DPRD Kepri, 7 Desember lalu.

Menurut pendapat dan penilaian banyak pihak bahwa proses penetapan Wagub terpilih tersebut disinyalir banyak masalah dan maladministrasi terhadap Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan DPRD Kepri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan yang harusnya menjadi acuan proses Pemilihan Wakil Gubernur Kepri sisa masa Jabatan 2016-2021.

Seperti diketahui bahwa sebelum Pleno Penetapan tersebut Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat LIRA Kepri yang cukup konsisten memperjuangkan transparansi pemerintahan telah melakukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)  Tanjung Pinang di Batam dalam Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.TPI, Ujar M. Andi Asrun selaku penasehat Gubernur Kepri.

Selain itu elemen masyarakat yang tergabung dalam  Lintas Aliansi LSM/ORMAS/ PAGUYUBAN Peduli Kepri yang terdiri dari setidaknya 16 Organisasi juga telah melayangkan surat penolakan keberatan tertanggal 09 Desember 2017 yang ditujukan kepada Presiden RI, Mendagri, Gubernur Kepri dan seluruh pihak pihak terkait. Dan langkah itu juga diikuti oleh 25 Organisasi yang tergabung dalam Majelis Rakyat Kepri yang juga menyampaikan Surat Pernyataan Sikap Menolak penetapan Wagub terpilih tertanggal 26 Desember 2017 kepada Presiden, Mendagri, Gubernur Kepri dan pihak terkait lainnya.

Berkaitan dengan Gugatan DPW LIRA Kepri pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)  Tanjung Pinang di Batam dalam Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.TPI maka Calon Wagub Kepri Riny Fitrianti telah melakukan langkah hukum dengan menjadi Penggugat Intervensi dalam Perkara tersebut.

Langkah itu juga diikuti oleh calon Wakil Gubernur Fauzi Bahar dengan melakukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Perkara (PTUN) Tanjungpinang dengan Perkara Nomor :  28/G/2017/PTUN.TPI.

Dan dikhabarkan pula Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah melakukan gugatan TUN pada Pengadilan yang sama.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Arif M Edie di Jakarta, Rabu (27/12) menyatakan kalau Penetapan Isdianto sebagai Wagub Kepri hanya berasal satu calon nama Wagub Kepri,  OTDA masih secara intensif membahas aspek yuridisnya dan peraturan perundang undangannya, karena itu Kemendagri akan memanggil DPRD dan Gubernur Kepri untuk membahas permasalahan Wagub Kepri ke Jakarta.

Muhammad Andi Asrun mengatakan bahwa Persoalan yang terjadi di Kepri dapat disikapi secepatnya,  dikhawatirkan menjadi konflik terbuka antar masyarakat dan retaknya persatuan kelompok di Kepri guna terciptanya kepastian hukum dalam kontek negara hukum dan juga berdampak iklim investasi, menghindari ketidakpastian hukum serta dampak dampak yang merugikan di Prov. Kepri.

Untuk itu Asrun memberi masukan kepada Gubernur Kepri untuk segera menyurati Bapak Presiden RI perihal proses penetapan Wakil Gubernur Saudara Isdianto, dalam kapasitas sebagai wakil pemerintah pusat di daerah Provinsi Kepri,  sesuai dengan Pasal 91  Undang undang 23 Tahun 2014, karena dikhawatirkan apabila Gubernur tidak menyampaikan hal kisruh Pilwagub ini,  maka publik akan marah dan memberi penilaian negatif kepada Gubernur, terang Asrun.

Menanggapi pertanyaan wartawan tentang apakah Gubernur sudah bertemu dengan Mendagri terkait Penetapan Wagub Kepri,  Asrun menjelaskan sampai saat ini Gubernur belum menemui bapak Mendagri. Saya mendapat informasi Mendagri lagi menunggu informasi atau laporan Gubernur Kepri terkait soal pemilihan Wakil Gubernur.

Dalam kesempatan lain melalui awak media yang berhasil mewawancarai kuasa hukum DPW LIRA Kepri,  Suherman, SH, menanggapi gugatan yang telah dilakukan  pihaknya, Suherman optimis bahwa gugatan DPW LIRA Kepri akan diterima dan dikabulkan Majelis Hakim PTUN,  karena materi gugatan yang dibuat sangat lengkap dengan Legal Standing yang memenuhi semua unsur.

Dihubungi ditempat terpisah Budi Sudarmawan Gubernur Lira Kepri mengharapkan agar peristiwa yang telah menerobos dan lari dari koridor hukum ini tidak terulang lagi.

Salah satu anggota Lintas Aliansi LSM/ORMAS/ PAGUYUBAN Peduli Kepri Rudi Alfandi menyatakan sepakat menolak dan dengan tegas menyatakan agar Presiden RI melalui Mendagri tidak mengeluarkan surat pengangkatan Wagub yang dihasilkan melalui proses yang tidak sesuai peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

Pada saat dihubungi oleh awak media Ferry yang juga Ketua Majelis Rakyat Kepri juga telah melakukan audensi kepada Gubernur Kepri yang diterima oleh Asisten 1 Raja Ariza di Kantor Pemerintahan Kepri di Dompak pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017.

Surat Keputusan DPRD Kepri nomor 41 Tahun 2017 tertanggal 7 Desember 2017 tentang penetapan Saudara Isdianto sebagai Wagub Kepri telah berimplikasi tidak baik dan menjadi preseden buruk dalam penerapan pengambilan keputusan oleh pejabat negara serta diduga terjadinya penyalahgunaan wewenang (abuse of power)  yang dilakukan pejabat negara “kepentingan tertentu dan/atau golongan sehingga berdampak yang tidak baik”, lanjut Ferry.

Kami meminta kepada bapak Presiden RI melalui Gubernur Kepulauan Riau untuk dapat menyelesaikan persoalan proses pemilihan Wagub Kepri sesuai peraturan dan perundang undangan yang berlaku guna terciptanya kepastian hukum dalam kontek negara hukum. (Rls/R)

SHARE