Presiden Minta Jangan Gaduh dan Fokus Bekerja

Presiden Joko Widodo memimpin sidang kabinet paripurna.

IsuPublik.com, Jakarta – Raut wajahnya serius. Beberapa kali memberikan tekanan kepada kata-kata tertentu. Bahkan, berulang-ulang kata-kata itu diucapkan.

Itulah ekspresi Presiden Joko Widodo saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Presiden Jokowi pantas gerah dengan berbagai kegaduhan belakangan ini. Presiden meminta jajaran kementerian dan lembaga negara untuk fokus bekerja.

“Kita bekerja saja sudah. Be­kerja saja dan kalau ragu-ragu agar diangkat ke rapat terbatas. Sekali lagi saya ingin terus menjaga kete-duhan, ketenteraman, ketenangan, kesatuan di antara kita dan juga di masyarakat,” ujar Presiden ketika membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Menurut Kepala Negara, bila terdapat perbedaan pendapat antar-kementerian atau lembaga, sebaik-nya diselesaikan secara kondusif.

“Bahas di tingkat menko, di tingkat menko belum selesai, tingkat Pak Wapres. Masih belum selesai, bisa ke saya,” tandasnya.

Sidang kabinet itu dihadiri sejumlah menteri Kabinet Kerja, termasuk Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.

Ketiganya tampak serius menyimak pidato Presiden sambil sesekali mencatat di atas kertas.

Sepanjang September, ada berbagai peristiwa politik yang ramai muncul ke permukaan. Salah satunya kontroversi pemutaran kembali film tentang G-30-S/PKI dan isu adanya impor 5.000 senjata ilegal, seperti digulirkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Terakhir ialah tertahannya barang-barang senjata impor yang dipesan Brimob Polri di Bandara Soekarno-Hatta. Brimob mengimpor 280 pelontar granat arsenal stand alone grenade launcher (SAGL) dan amunisi castior 40 mm, serta 40 x 46 mm round RLV-HEFJ sebanyak 5.932 dari Bulgaria.

Selain meresahkan publik, jelas Presiden, pernyataan-pernyataan kontroversial bisa mengganggu stabilitas politik. “Politik harus kondusif. Oleh sebab itu, jangan bertindak dan bertutur kata yang membuat masyarakat khawatir dan bingung,” katanya.

Sebelum pemilu serentak 2019, bangsa ini akan menggelar pemilihan kepala daerah serentak di 171 daerah pada 27 Juni 2018. Bahkan, pada September 2018, sudah ada penetapan calon presiden dan wakil presiden.
Selain mengingatkan soal tahun politik 2018-2019, Presiden Jokowi meminta agar penggunaan anggar-an pendapatan dan belanja negara tahun depan dialokasikan untuk menekan angka kemiskinan.

Polemik senjata
Terkait dengan impor senjata untuk Brimob yang tertahan di Bandara Soekarno-Hatta karena belum ada rekomendasi dari Kepala Bais, Menko Polhukam Wiranto hari ini akan memanggil Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menhan, BIN, Pindad, Bea Cukai, dan sebagai­nya. “Kita selesaikan di dalam,” kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Saat menanggapi kegusaran Presiden Jokowi, pakar komunikasi politik Gun Gun Heryanto menilai itu hal normatif. Presiden hanya ingin memastikan turbulensi informasi yang sudah mulai terjadi tidak menjadi penghambat akselerasi dan produktivitas kinerja pemerintah.

“Karena kecenderungannya setelah ramai-ramai ada wacana komunisme dan sebagainya, itu justru banyak sekali muncul ­perang ­asimetris,” ujar Gun Gun.

Menurut dia, perang asimetris harus dipahami bahwa tidak jelas siapa yang menjadi kawan dan lawan. “Politik itu memang ada momentum pertarungannya. Tapi kalau kemudian prosesnya destruktif, tentu itu tidak akan menguntungkan bagi proses ­perbaikan kinerja pemerintahan Jokowi,” ucapnya. (Gol/X-4)

Media Indonesia

SHARE