Rapat Paripurna DPRD Kepri, Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Tahun Anggaran 2020

Isupublik.com, – Tanjungpinang – Kepala badan pemeriksa keuangan RI perwakilan Kepri menyampaikan laporan hasil pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah provinsi kepulauan Riau tahun anggaran 2020 di gedung Rapat Paripurna DPRD provinsi Kepri, pada Kamis (20/05/2021).

Dalam penyampaian nya, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan RI, memberikan apresiasi kepada DPRD dan Gubernur Kepulauan Riau, beserta jajaran atas kerjasama dan komitmen nya dalam mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Pimpinan BPK menjelaskan tentang pasal 31 ayat 1 undang-undang nomer 17 tahun 2003 mengatur kewajiban kepala daerah untuk menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah di periksa oleh badan pemeriksa keuangan.

Pemeriksaan atas laporan keuangan merupakan bagian dari tugas konstitusional dari proses pemeriksaan, dipasal 17 undang undang nomer 15 tahun 2004 mengamanatkan kepada BPK untuk menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada lembaga perwakilan dalam hal ini dewan perwakilan rakyat daerah provinsi kepulauan Riau, dan pimpinan entitas dengan tingkat kewenangan nya.

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan, bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran laporan penyajian laporan keuangan yang telah diatur oleh komite akuntansi standart pemerintahan di mana opini ini merupakan pernyataan profesional Pemeriksaan penyajian kewajaran informasi yang di sajikan didalam laporan keuangan.

Opini tersebut di dasarkan kepada kriteria, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan didalam penguapan, dan yang ke-3 kepatuhan Ketentuan peraturan perundang-undangan efektivitas pengendalian internal.
Melalui pemeriksaan BPK, atas laporan keuangan Pemeriksa Provinsi kepulauan Riau tahun 2020, termasuk implementasi atas rencana aksi yang di laksanakan oleh pemerintah provinsi kepulauan Riau untuk menindak lanjuti rekomendasi yang telah di sampaikan oleh BPK.

Dalam hal ini, BPK telah memberikan opini wajar Tampa pengecualian (WTP) dimana capaian ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Namun demikian tanpa mengurangi keberhasilan yang di capai oleh pemerintah provinsi kepulauan Riau didalam menyajikan laporan keuangan beberapa hal didalam tata kelola keuangan daerah.
Hal tersebut, antara lain. PT pelabuhan Kepri belum menyetorkan pendapatan atas pengoperasian atas kapal MT lintas kepri kas daerah selama tahun 2020, kedua kekurangan volume atas pekerjaan pada dinas pekerjaan penataan ruang dan Pertanahan, dan dinas pendidikan.(Laode)

 

SHARE