Klaim dan Rujukan Jadi Keluhan Masyarakat Wan Aris Minta Penjelasan BPJS Kesehatan

Isupublik.com, – Natuna – Ketua Komisi I DPRD Natuna, Wan Arismunandar menghadiri acara Rapat Forum Kemitraan dengan Para Pemangku Kepentingan Tingkat Kabupaten Natuna Tahun 2021 di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna, Lantai 3, Bukit Arai, Rabu (9/6/2021).

Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Bupati Natuna, Wan Siswandi ini dimaksudkan untuk membangun kemitraan antara BPJS Kesehatan dengan Pemkab Natuna dan unsur lain seperti RSUD Natuna, Puskesmas Ranai dan Rumah Sakit Integrasi (RSI) TNI AU.

Kepala BPJS Kabupaten Natuna, Irsad Akbar mengatakan tujuan dilaksanakan kegiatan rapat forum kemitraan diantaranya untuk menjalin kemitraan yang baik dengan para pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Natuna.

“Memperoleh koordinasi antar instansi yang berkaitan dalam kendala-kendala operasi di lapangan,” ucapnya.

Irsad juga menegaskan kegiatan rapat tersebut diharapkan memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Natuna dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan sesuai kewenangan dan fungsi masing-masing lembaga atau instansi.

“Efektivitas pengelolaan fasilitas kesehatan di wilayah Kabupaten Natuna,” tanbahnya.

Dalam kesempatan tersebut Wan Aris menanyakan mekanisme rujukan yang dianggapnya sangat sulit dilakukan apabila kartu BPJS dilakukan diluar pusat pelayanan kesehatan rujukan asal pemegang kartu.

“Saya sering mendapatkan laporan kesulitan masyarakat dalam hal rujukan, saya minta penjelasan yang benar tentang hal itu,” terang Wan Aris.

Wan Aris juga menanyakan mengenai proses klaim pasien yang dilakukan terkadang mengalami kendala sehingga proses pencairan klaim sering terlambat dilakukan.

Menanggapi hal tersebut Israd menjelaskan saat ini aturan peserta yang memiliki kartu BPJS Kesehatan dapat memanfaatkan Fasilitas Kesehatan di Tingkat Pertama (Puskesmas) di luar tempat mereka terdaftar sebanyak maksimal 3 kali.

“Pasien yang terdaftar di Puskesmas Serasan, namun mengalami sakit saat berada di daerah Ranai maka dapat memanfaatkan Fasilitas Kesehatan yaitu Puskesmas Ranai. Peserta tidak perlu kembali ke Puskesmas Serasan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jika terindikasi dirujuk ke RSUD maka surat rujukan dapat dikeluarkan dari Puskesmas Ranai,” ucapnya.

Untuk permasalahan klaim, Israd menjelaskan bahwa keterlambatan pencairan klaim terkadang terjadi karena ada syarat-syarat yang masih kurang dan dispute klaim, makanya memerlukan waktu untuk melengkapinya dari pihak RSUD dan waktu proses verifikasi dari pihak BPJS Kesehatan.

“Sesuai Perpres 82 Tahun 2018, bahwa klaim RS mempunyai batasan waktu hanya 6 bulan setelah berkas klaim lengkap diserahkan dari Rumah Sakit ke BPJS Kesehatan, lewat maka klaim akan kadaluarsa,” ucapnya.

Israd menegaskan, keterlambatan pembayaran klaim yang sudah lengkap dipihak BPJS akan mengakibatkan denda yang harus ditanggung oleh BPJS makanya kami selalu berupaya proses verifikasi klaim tidak lebih dari 6 bulan. (AJ)

SHARE