KLC akan Laksanakan Webinar “Urgensi Percepatan Undang-Undang Daerah Kepulauan”

Isupublik.com, Batam – Kesejahteraan masyarakat Daerah Kepulauan merupakan salah satu wujud nyata kehadiran negara di Daerah Kepulauan, pernyataan tersebut bukanlah sekedar isapan jempol semata. Keberadaan Undang-undang yang mewadahi pengaturan Daerah Kepulauan mesti dibaca sebagai respon politik Negara terhadap perkembangan global dan eksistensi Indonesia sebagai Negara Kepulauan dalam satu tarikan nafas yang sama dengan tekad Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, suatu penegasan jati diri sebagai bangsa bahari dan negara maritim (Nawacita) sebagai ikhtiar membangun Indonesia sebagai kekuatan negara-bangsa yang bersatu (unity), sejahtera (prosperity) dan berwibawa (dignity).

Harapan atas jawaban kerinduan masyarakat kepulauan tersebut ditangkap oleh Kepri Lawyers Club (KLC) dengan menghadirkan sebuah Webinar bertajuk “Urgensi Percepatan Undang-Undang Daerah Kepulauan”,.Seminar ini nantinya akan dibuka oleh Prof.Dr.Budiman Ginting S.H., M.Hum. Dewan Pakar KLC Indonesia, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang dilaksanakan pada hari Jumat (16/07/2021).

“KLC tidak ingin kondisi Covid-19 membuat pergerakan menjadi terbatas. Bagaimanapun, untuk menjawab kerinduan para pihak yg beharap KLC dapat efektif berperan di Kepri sesuai visi misinya, maka ditengah keadaan dimana Covid-19 yang justru semakin meningkat kita akan mulai lagi melakukan kegiatan,” ungkap Dr.(Cand). Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H (Ketua Bidang Penelitian KLC Indonesia), yang dibenarkan Presiden KLC Indonesia (Dr. Parningotan Malau, S.T., S.H., M.H.).

Dimotori Presiden KLC sebagai Moderator, Webinar kali ini menghadirkan beberapa Narasumber, diantaranya Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (H. Ansar Ahmad, S.E., M.M), Anggota DPR RI (Mayjend. TNI. Mar. (Purn) Sturman Panjaitan, S.H), Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI (Dr. Badikenita Putri Sitepu, S.E., M.Si, Timja DPD RI RUU Daerah Kepulauan (Dr. Richard H. Pasaribu, B.Sc., M.Sc, dan dari unsur Akademisi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji (Assoc. Prof. Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H.)

Harapan dari terselenggaranya Webinar ini disamping agar pemerintah segera memberikan sikap yang jelas mengenai pengaturan Daerah Kepulauan, juga agar terjalin kerjasama dari Provinsi-Provinsi Kepulauan agar Undang-Undang Daerah Kepulauan ini segera dibahas dan segera disahkan. Tentu saja dengan tetap mengedepankan pandangan hidup, nilai-nilai luhur masyarakat dan cita hukum yang berakar kepada falsafah bangsa kita sebagaimana termaktub dan bersumber dari Pancasila dan UUD Tahun 1945. (*)

SHARE