Komisi I Kecewa BP Batam Tak Hadiri RDPU Lanjutan Row Simpang Barelang

Isupublik.com, Batam –Komisi I DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) lanjutan terkait pengosongan dan pembongkaran bangunan di row Jalan Simpang Barelang, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Senin (31/5/2021).

RDPU yang dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi I DPRD Batam tersebut dihadiri oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kota Batam Pebrialin, Kepala Satpol PP Salim, Sekretaris Dinas Bina Marga dan SDA Batam Dohar Hasibuan, perwakilan masyarakat Kampung Tua dan perwakilan pedagang simpang Barelang.

Ketua Komisi I DPRD Batam, Budi Mardianto mengatakan, sebelumnya Komisi I telah melaksanakan RDPU pertama pada 15 Maret 2021. Karena ada hal yang perlu ditindak lanjuti maka pihaknya melaksanakan RDPU ke-2.

“Warga menyampaikan ke Komisi I DPRD Batam, bahwa hasil pada rapat yang lalu belum ada tindak lanjut, bahkan ada Surat Peringatan (SP) yang ke-3 untuk melaksanakan penggusuran secepatnya, terhitung 3 hari setelah surat dilayangkan,” kata Budi.

Kata dia, selaku pimpinan dan jajaran Komisi I langsung menyikapi untuk menyampaikan kepada Ketua DPRD.

“Komisi I berharap ada solusi yang diperoleh dalam Rapat Dengar Pendapat Umum pada hari ini (Senin),” harapnya.

Namun, Ketua Komisi I mengaku sangat kecewa dengan ketidakhadiran perwakilan dari BP Batam yakni Direktur Pengawasan BP Batam, Direktur Pengelolaan Lahan BP Batam dan Direktur Insfratruktur Kawasan BP Batam.

“Kami sangat kecewa dengan BP Batam dalam hal ini Direktur Kawasan BP Batam. Sampai dengan detik ini yang namanya BP Kawasan (BP Batam) tidak menghargai Komisi I. Kami ini lembaga berdasarkan Undang-Undang, bukan abal-abal,” tambahnya dengan nada tinggi.

Menurutnya, yang harus menjawab pertanyaan masyarakat ini adalah BP Batam. Makanya lembaga tesebut diundang, agar pertanyaan-pertanyaan masyarakat terkait lahan bisa terjawab.

“BP Batam tidak menghargai dan memandang adanya lembaga DPRD (Batam). Jadi jangan salahkan kalau Batam ini terus bergejolak terkait masalah lahan,” ungkapnya.

Budi Mardianto menjelaskan, Pemko tidak punya kapasitas untuk menjawab permasalahan lahan. Yang bisa menjawab hanya BP Kawasan.

“Ayo kita ramai-ramai kenai sanksi. Kita bubarkan saja BP (Batam), karena tidak menghargai kami (DPRD Batam),” tukasnya.

 

Kabar Dewan

SHARE