Sekda Kota Padang Hadiri Luring Rakor Percepatan Penyelenggaraan ULD Ketenagakerjaan Sumbar

Isupublik.com, Padang – Wali Kota Padang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Amasrul, menghadiri acara Luring Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Tahun 2021.

Kegiatan yang dilangsungkan di Auditorium Kantor Gubernur Sumbar, Rabu (16/6/2021) itu, dibuka secara resmi oleh Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan RI, Anwar Sanusi.
Hadir dikesempatan itu Gubernur Sumbar yang diwakili Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nasrizal beserta wali kota/bupati se-Sumbar secara langsung atau virtual, para pemangku kepentingan ketenagakerjaan, disabilitas dan stakeholder terkait lainnya.
Seperti diketahui, terkait hal ini telah dilakukan penandatanganan kerjasama antara Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar di Istana Gubernur Sumbar, Selasa (15/6/2021) kemarin.
Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan RI, Anwar Sanusi dalam sambutan dan arahannya menyampaikan apresiasi atas diselenggarakannya Luring Rakor Percepatan Penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan Provinsi Sumbar tersebut.
Menurutnya, kegiatan ini sebagai upaya komitmen dan kesungguhan dari pemerintah dalam mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi.
“Salah satunya melalui percepatan penyelenggaraan ULD bidang Ketenagakerjaan di Indonesia. Alhamdulillah telah dilakukan di tingkat Sumbar kali ini,” sebut Sekjen didampingi Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kementerian Tenaga Kerja RI, Haryanto.
Anwar menambahkan, ULD Ketenagakerjaan sejatinya adalah unit layanan yang merupakan bagian dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota.
“ULD Ketenagakerjaan tersebut diatur dengan PP 60 Tahun 2020 tentang ULD Bidang Ketenagakerjaan. Dalam PP ULD Ketenagakerjaan ini pada Pasal 2 nya menegaskan bahwa Pemerintah daerah wajib memiliki ULD Ketenagakerjaan,” jelasnya.
Sementara itu papar Sekjen, untuk tugas ULD Ketenagakerjaan meliputi beberapa hal. Mulai dari merencanakan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak atas pekerjaan penyandang disabilitas.
Selanjutnya kata dia lagi, memberikan informasi kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas.
“Begitu juga menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas disertai menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja penyandang disabilitas,” paparnya.
Di samping itu sambung Sekjen Kementerian Ketenaga Kerjaan itu, tugas ULD Ketenagakerjaan juga mengkoordinasikan antara ULD dengan pemberi kerja dan tenaga kerja dalam pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk penyandang disabilitas. Dimana untuk anggaran pembentukan ULD ini berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pemerintah daerah masing-masing.”
“Ketentuan lebih lanjut mengenai ULD akan diatur dengan peraturan pemerintah. Maka itu semoga melalui rakor ini akan menghasilkan upaya konkrit terkait percepatan penyelenggaraan ULD Ketenagakerjaan di Sumatera Barat ini. Mari kita semua bersungguh-sungguh dan melaksanakannya dengan baik,” pungkasnya mengakhiri.
Adapun dalam rakor tersebut menghadirkan beberapa narasumber yakni Ir. adalah Ismail Pakaya, ME (Staf Ahli Bidang Sosial, Politik dan Kebijakan Publik). Selain itu juga menghadirkan narasumber secara virtual diantaranya Erlia Rahmawati (Analis Kebijakan Madya, Koordinator Kelompok Pemberdayaan Disabilitas, Kementerian Koordinator PMK).
Selanjutnya Ir. M. Iqbal Abbas, MBA (Perencana Ahli Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), Sri Purwaningsih, SH. MAP (Plh Dirjen Bina Pembangunan Daerah), Ira Hayatunnisma, SE.MM (Kasubdit Wilayah I Sumatera Dit. Perencanaan Anggaran Daerah Keuangan Daerah serta Drs. Paskalis Baylon Meja (Kasubdit Wilayah V Dit. FKKPD Ditjen Otonomi Daerah.
Dalam kesempatan itu berapa Kepala OPD di lingkup Pemko Padang juga hadir mendampingi Sekda Amasrul diantaranya Kadis Sosial Afriadi, Kadis Nakerin Suardi.
Humas Kota Padang
SHARE