Terkait Pengupahan Buruh, Ini Pandangan Pengusaha di Batam

Isupublik.com, Batam – Pemerintah sedang menggodok susunan aturan turunan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam UU itu salah satu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan.

Lantas bagaimana pandangan pengusaha di Batam?

Lisa Yulia President Director PT Pelayaran Kencana Global menilai, Omnibus Law UU Cipta Kerja yang disahkan beberapa waktu lalu bertujuan memberikan kemudahan perizinan bagi investor.

“Sebenarnya saya belum mau memberikan komentar, tapi saya lihat ada plus minus dalam UU itu,” kata pengusaha muda wanita yang juga Founder pelayaran jasa Keagenan kapal itu.

Wanita asal minang itu mengaku, belum mempelajari secara detail meski salinan UU itu telah sampai di mejanya. Namun, belum ada waktu untuk mempelajari secara detail sehingga tidak bisa banyak komentar.

Menurut dia, UU Cipta Kerja merupakan komitmen dan kebijakan pemerintah yang harus didukung dan diimplementasikan dengan baik. Sebab, selain memperbaiki iklim investasi, regulasi ini juga memberikan dukungan untuk memajukan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak2nya melalui investasi yang masuk dari dalam negeri dan luar negeri.

Selain itu, Omnibus Law juga yakin bisa meningkatkan ekonomi dan peran para tenaga kerja atau buruh. Dengan begitu, peran dari buruh mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkesinambungan, berkelanjutan, dan berkualitas.
Dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup maka mereka akan menjadi mesin pertumbuhan dan menggerakkan perekonomian melalui konsumsi rumah tangga.

Saya melihat di sini ada niat bagus dari Presiden Jokowi dengan adanya UU Omnibus Law Cipta Kerja ini. Jadi saya menilai pemerintah sudah tepat untuk meningkatkan investasi,” tutup Lisa.

 

Penulis : Dayat